Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata Ukraina, Indonesia dan AS Pilih Abstain

Rabu, 25 Februari 2026, 06:00 WIB | Politik | Internasional

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi baru yang menyerukan perdamaian komprehensif, adil, dan berkelanjutan di Ukraina melalui sesi khusus pada Selasa (24/2/2026). Resolusi bertajuk "Dukungan untuk Perdamaian Abadi di Ukraina" tersebut disetujui dengan 107 suara mendukung, 12 menolak, dan 51 abstain, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi.

Resolusi yang diajukan oleh Ukraina dengan dukungan 46 negara ini menyerukan gencatan senjata segera, menyeluruh, dan tanpa syarat untuk mengakhiri perang yang telah berkecamuk selama empat tahun. Dokumen tersebut juga menegaskan kembali komitmen Majelis Umum PBB terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Ukraina, termasuk perairan teritorialnya.

AS Gagal Hapus Klausul Kedaulatan Ukraina

Sebelum pemungutan suara, delegasi Amerika Serikat mengajukan permintaan agar dua paragraf kunci dalam draf resolusi yang menegaskan kedaulatan Ukraina dan perdamaian sesuai hukum internasional dikeluarkan dan divoting secara terpisah. Namun, usulan tersebut ditolak oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB dengan 69 suara menolak, 11 mendukung, dan 62 abstain.

Wakil Utusan AS untuk PBB, Tammy Bruce, menyatakan bahwa Washington menyambut baik seruan gencatan senjata, namun menilai bahasa tertentu dalam resolusi berpotensi mengalihkan fokus dari upaya negosiasi yang sedang berlangsung. "Pandangan kami adalah bahwa bahasa tertentu dalam resolusi tersebut cenderung mengalihkan perhatian dari negosiasi yang sedang berlangsung, daripada mendukung diskusi tentang berbagai jalur diplomatik," ujar Bruce.

Ukraina Kecam Sikap Rusia

Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, menegaskan bahwa rancangan resolusi mencerminkan prinsip dasar hukum internasional. Ia menyatakan meskipun ada upaya perdamaian yang dipimpin AS dan didukung Eropa, Rusia belum menunjukkan niat sungguh-sungguh untuk menghentikan agresi.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Perdamaian, Rosemary DiCarlo, menyatakan perang Rusia-Ukraina tetap menjadi noda bagi dunia. Ia menyoroti dampak kemanusiaan yang sangat besar, dengan lebih dari 15.000 warga sipil tewas, ratusan ribu terluka, dan jutaan orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka.

Resolusi ini juga mendesak pertukaran tahanan perang secara menyeluruh, pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak sah, dan pemulangan warga sipil yang dipindahkan secara paksa, termasuk anak-anak, sebagai langkah membangun rasa saling percaya.